Rencana mendatangi gedung dewan yang disepakat Selasa, pekan depan itu, kali pertama disampaikan Ketua Koordinator Guru PAUD Penajam, PPU, Nilam. Ia mengaku menggalang solidaritas sesama guru untuk menyampaikan aspirasi dimaksud. “Kami kembali mendatangi gedung DPRD PPU untuk menyampaikan aspirasi. Kami datangi juga kantor Pemkab PPU menanyakan kenapa dana hibah tidak masuk pada RAPBD 2022,” kata Nilam.
Dari 110 bidang tanah milik dua instansi itu, 86 bidang sudah menyelesaikan tahap pengukuran. Sedangkan 24 bidang lainnya, belum rampung lantaran masih bersengketa. Penajam, IDN Times – Plh Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara , Ahmad menjelaskan, Pemkab PPU bakal segera menerbitkan peraturan bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan COVID-19.
Dia mengatakan, apabila gaji tidak menyesuaikan tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan beban kerja oleh masing-masing THL, ia memastikan ke depan PPU bakal mengalami kesulitan keuangan. “Seperti yang terjadi sekarang ini, dan tahun depan bakal selalu sama. Kecuali pemerintah daerah bersedia melakukan perhitungan ulang dengan standar gaji, dan kebutuhan THL menyesuaikan dengan kegiatan. “Mereka ini mendapatkan gaji sama rata sama rasa Rp 3,4 juta per bulan tanpa mempertimbangkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan beban kinerja,” kata Zainal Arifin. Diketahui, Pasal 18B ayat UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Mahfud Md mengatakan, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di Papua acap kali menuai kontrovesi. “1.545 jiwa tersebut dari 490 kepala keluarga di 16 RT. Sebelumnya yang terdampak hanya 225 KK di 10 RT,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PPU Marjani di Penajam, Selasa. Ade melanjutkan bahwa terhadap sekelompok orang yang melakukan rencana pembebsan telah diamankan dan dilakukan oenahanan oleh penyidik Polda Kaltim kurang lebih sekitar 16 orang oleh Subdit Jatanras Polda Kaltim untuk dilakukan proses penegakan hukum. Selain memang menarik pembeli, juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menyoroti kembali banjir melanda calon IKN. Dia mengkritisi banjir membuktikan lokasi itu bukan pilihan ideal dan tepat menjadi IKN. 6.Ada ‘surprise istimewa’ khas untuk pensyarah dalam mesyurat PPU Khamis ni. “Saya berharap Dinas PUPR dan UPT PUPR Kecamatan Penajam segera menindaklanjutinya, guna memperbaiki sementara jalan tersebut paling tidak dilakukan penimbunan dan pemadatan.
“Pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden,” bunyi Pasal 9 Ayat draf RUU IKN. Otorita IKN dijelaskan sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN. Dua orang pencopet tersebut berhasil ditangkap usai pihaknya mendapatkan laporan dari korban dan setelah itu melakukan penyelidikan. Kepala BKPSDM Kabupaten PPU Khairudin mengatakan penerapan absensi sidik jari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Selain dari KPK, dorongan untuk segera mensertifikasi aset lahan ini juga diberikan Badan Pertanahan Nasional PPU. Dengan tujuan untuk pencegahan korupsi dan penyelamatan aset negara. Adapun target kali ini meningkat signifikan dibandingkan target tahun sebelumnya.
Pelaku usaha kecil yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap ada operasi pasar minyak goreng untuk kendalikan harga yang saat ini melonjak. “Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi secara nasional berimbas ke wilayah Penajam Paser Utara,” ucapnya. Di Desa Sukaraja ada gorong-gorong di RT 01 yang sebelumnya dalam kondisi tidak berfungsi maksimal, saat ini bertambah parah dan mengakibatkan aliran air sangat lambat, sehingga meluap masuk ke rumah warga setempat. PENAJAM-Informasi percakapan yang beredar melalui platform perpesanan WhatsApp dari guru ke guru pendidikan anak usia dini di Penajam Paser Utara , yang isinya pemberitahuan dana hibah segera dibayar bulan ini, ternyata tidak benar.
Keputusan Baleg DPR RI untuk mengubah tatib terkait jumlah keanggotaan dalam panitia khusus demi mengakomodasi jumlah anggota Pansus RUU IKN. “Kedua pemahaman itu harus disambungkan antara pendatang dan masyarakat lokal, jadi perlu perhatian dan cara khusus untuk menyatukan itu,” katanya pula. TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Komplotan pencopet yang terdiri dari enam perempuan berasal dari Kota Balikpapan, yang beraksi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur berhasil diungkap oleh jajaran Polres PPU.
Sebelumnya, Emilia menyatakan siap kalah karena ia optimistis bahwa suaminya bakal memenangi pilkades tersebut, bahkan dalam sosialisasi pun ia meminta masyarakat mencoblos nomor urut 2, bukan nomor urut 1. Dia mengatakan sebelumnya sudah ada peringatan dini dari BMKG yang menyatakan akan terjadi hujan sedang hingga lebat dengan intensitas penajam tinggi pada Jumat (17/12). “Kenaikan harga minyak goreng itu cukup memberatkan usaha kecil, sebab minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok,” jelas salah seorang pedagang makanan gorengan, Feri. Kendati mengalami kenaikan harga kata Marlina, persediaan atau pasokan komoditas minyak goreng dari distributor masih aman.
Pasalnya, orangtua murid kerap terpeleset ketika melintasi jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Ratusan guru TK dan PAUD se-PPU menuntut dana hibah dengan cara demo ke gedung DPRD PPU dan Pemkab PPU, Senin (13/12). Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud mengusahakan sisa dana hibah yang 10 bulan bisa dibayarkan selambatnya akhir tahun ini. Besaran yang akan diterima para guru TK dan PAUD itu, ucap bupati, Rp 3,4 juta per bulan. “Tentu saja, kami menyambut gembira apabila isi percakapan itu benar,” kata Haris Sidharta.
Selain itu, pemerintah juga disebut telah menerima usulan Dewan Perwakilan Daerah untuk memasukkan Pasal 22D UUD 1945 yang memiliki empat ayat. Video juga menampilkan istana negara yang bentuknya disebut-sebut menyerupai burung Garuda. Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi perbincangan hangat usai desainnya dipamerkan oleh Presiden Joko Widodo. Polisi tidak melakukan penahanan badan terhadap tersangka penganiaya remaja di depan minimarket, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara . Tudingan pelaku yang menyebut FAL tidak sopan, membuat ibu korban ST , menangis. Polisi memastikan tidak menahan H , oknum kader PDIP Sumut, tersangka kasus penganiayaan remaja di Medan, Sumatera Utara .
Nanti akan dihitung berapa capaian persentasi kerja dan beban kerja, hasil akumulasi itu bisa dilihat berapa tukin yang didapatkan setiap bulan,” kata Khairudin, terangnya. Dijelaskan Khairudin, nilai prestasi kerja para aparatur sipil negara dalam mendapatkan tukin sebesar 60 sampai 70 persen. Dua komponen tersebut bakal diterapkan pada seluruh jenjang jabatan, mulai dari sekda sampai ke tingkat jabatan pelaksana. Dalam upaya pemerintah daerah mempermudah mengendalikan harga elpiji 3 kg, BUMDes didorong untuk mendirikan pangkalan elpiji 3 kg.
Dukungan pemerintah daerah menjadi hal yang penting salah satunya untuk memetakan daerah terdampak”, ujar Prihartanto. “Musrenbang itu kami lalui dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi mana yang menjadi tanggung jawab kami, maka dilaksanakan dan itu tidak tergantung dari hasil produksi kami. Jadi berapa pun produksi kami, CSR kami jalankan dengan komitmen yang sama,”tegasnya. “Jadi sekarang dunia migas bergeser semakin ke perairan dan makin sulit sehingga mahal, makanya harga minyak mempengaruhi proses eksplorasi,” tuturnya.
SuaraKaltim.id – Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara , berencana melakukan vaksinasi jemput bola dari rumah ke rumah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi bagi kalangan Lanjut Usia di wilayah tersebut. Sebelumnya, sekira 360 guru TK dan PAUD yang bernaung pada yayasan pendidikan masing-masing telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten PPU untuk dua bulan, Januari dan Februari 2021.
Anggota DPRD PPU Zainal Arifin dan Wakidi kepada media ini sebelumnya mengungkapkan, tak ada alokasi anggaran untuk sisa 10 bulan itu yang saat ini draf-nya sedang dibahas antgara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD PPU. “Andaikan APBD PPU 2022 disahkan pun tidak ada slotnya juga yang untuk 10 bulan itu,” kata Zainal Arifin, ketua Fraksi Gabungan (F-Gab) DPRD PPU seperti diberitakan media ini. Begitu juga untuk besarannya sesama guru TK dan PAUD seharusnya tidak dibedakan haknya,” kata Wakidi. SuaraKaltim.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara , turut membatalkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di wilayahnya.
Namun, beberapa kali telepon selulernya saat dihubungi media ini tidak diangkat. Begitu juga pesan yang dikirim lewat WA yang sudah masuk ke telepon selulernya belum dibaca. Namun, kemarin, Alimuddin menghubungi media ini dengan mengatakan bahwa informasi itu tidak benar. Kalaupun benar harusnya informasinya dari dinas, bukan dari staf yang tidak membidangi,” kata Alimuddin, kemarin. Suharso mengungkapkan, pemerintah menyepakati hal tersebut setelah menerima masukan bahwa diksi pemerintahan khusus IKN dinilai bertentangan dengan Pasal 18B ayat Undang-Undang Dasar 1945.
“Saya dan istri sama-sama siap kalah. Makanya, kami tidak ada kampanye, tetapi melakukan sosialisasi untuk menyukseskan pilkades serentak pada tanggal 15 Desember mendatang,” ujar Kasiyono, calon Kades Wonosari periode 2022—2028 di Wonosari, Minggu. Banjir tersebut diperparah oleh tanggul sungai yang jebol di wilayah RT 8 sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai di wilayah Kelurahan Nenang. Ia meminta masyarakat mematuhi prokes, yakni selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan menggunakan sabun, beretika ketika batuk atau bersin. Juga tidak melakukan kegiatan yang dapat menghadirkan banyak orang, dan membatasi aktivitas.
“Meski sudah ada surat edaran soal PPKM Level 3, namun sosialisasi juga belum berjalan maksimal karena rencana penerapannya mulai 24 Desember, sehingga masih ada waktu untuk melakukan revisi,” jelasnya. Seandanya jadi diterapkan PPKM Level 3, lanjutnya, maka fasilitas umum dan objek pariwisata akan ditutup, tapi karena ada pembatalan dari pemerintah, maka pihaknya pun segera mengembalikan ke PPKM Level 2, atau dikembalikan status asal. Untuk kelompok remaja di dosis 1 tercapai 82,35 persen dan dosis 2 sebanyak 68,84 persen.
