PENAJAM-Jumlah THL itu hanya selisih sedikit dengan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan yang sama mencapai 3.472 orang. Khusus THL yang jumlahnya ribuan orang itu ditetapkan menerima gaji Rp 3,4 juta per orang per bulan. Atau, pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk gaji mereka saja Rp 11,5 miliar per bulan. Kaltimku.id, PPU – Tunjangan Perbaikan Pegawai atau biasa dikenal sebagai insentif pegawai negeri sipil di Kabupaten Penajam Paser Utara , Kalimantan Timur bakal ditiadakan mulai tahun 2022. Sebagai gantinya, pemerintah daerah akan menerapkan tunjangan berbasis kinerja atau tukin.
Sebelumnya, Emilia menyatakan siap kalah karena ia optimistis bahwa suaminya bakal memenangi pilkades tersebut, bahkan dalam sosialisasi pun ia meminta masyarakat mencoblos nomor urut 2, bukan nomor urut 1. Dia mengatakan sebelumnya sudah ada peringatan dini dari BMKG yang menyatakan akan terjadi hujan sedang hingga lebat dengan intensitas tinggi pada Jumat (17/12). “Kenaikan harga minyak goreng itu cukup memberatkan usaha kecil, sebab minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok,” jelas salah seorang pedagang makanan gorengan, Feri. Kendati mengalami kenaikan harga kata Marlina, persediaan atau pasokan komoditas minyak goreng dari distributor masih aman.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Hamid Noor Yasin menyoroti kembali banjir melanda calon IKN. Dia mengkritisi banjir membuktikan lokasi itu bukan pilihan ideal dan tepat menjadi IKN. 6.Ada ‘surprise istimewa’ khas untuk pensyarah dalam mesyurat PPU Khamis ni. “Saya berharap Dinas PUPR dan UPT PUPR Kecamatan Penajam segera menindaklanjutinya, guna memperbaiki sementara jalan tersebut paling tidak dilakukan penimbunan dan pemadatan.
“Meski sudah ada surat edaran soal PPKM Level 3, namun sosialisasi juga belum berjalan maksimal karena rencana penerapannya mulai 24 Desember, sehingga masih ada waktu untuk melakukan revisi,” jelasnya. Seandanya jadi diterapkan PPKM Level 3, lanjutnya, maka fasilitas umum dan objek pariwisata akan ditutup, tapi karena ada pembatalan dari pemerintah, maka pihaknya pun segera mengembalikan ke PPKM Level 2, atau dikembalikan status asal. Untuk kelompok remaja di dosis 1 tercapai 82,35 persen dan dosis 2 sebanyak 68,84 persen.
Tapi di 2021 ini mereka menargetkan bidang dan itu berbeda,” tutup Riviana. PENAJAM, nomorsatukaltim.com – Banyak persoalan sengketa di lahan milik Pemkab Penajam Paser Utara . Hal itu membuat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PPU kesulitan untuk mengurus sertifikatnya. Terpisah Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 PPU, dr. Arnold Wayong mengatakan, kasus konfirmasi COVID-19 di PPU kembali bertambah tiga orang warga yang hasil uji swab nya terkonfirmasi positif. Namun, tambah Visnu, sebetulnya sumbangsih dalam dunia mgas bukan dari CSR tetapi di dana bagi hasil Migas, dan particitipating interest . Ia mengungkapkan, eksplorasi migas dilakukan dengan memilih berapa banyak atau besar potensi yang ada di dalamnya.
Pemberian tukin sebagai pengganti insentif atau tambahan penghasilan pegawai yang selama ini berlaku. Penerapan absensi melalui aplikasi tidak hanya sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. Hal itu juga untuk mendukung rencana diterapkannya pembayaran tunjangan berbasis kinerja atau tukin, mulai tahun 2022. Dijelaskan Khairudin, melalui aplikasi sidik jari para pegawai tidak harus mengantri saat mengisi absensi. Selain cukup melakukan pemindaian di handphone masing-masing, aplikasi tersebut juga bisa di akses dengan jarak jauh.
“Sehingga menyebabkan run off/air permukaan menjadi besar. Selain itu, potensi banjir juga dapat disebabkan air rob dari arah teluk Balikpapan,” jelas Hamid yang juga Anggota Panitia Khusus RUU IKN itu. Dituturkannya, laporan keluhan masyarakat merupakan orangtua murid SDN 016 itu, langsung ia teruskan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten PPU. Dalam hal ini kepada Unit Pelaksana Teknis PUPR Kecamatan Penajam. Mereka memanfaatkan media sosial seperti youtube untuk memberikan informasi terkait dengan Pilkades serentak. Koran ini kemudian berusaha mengonfirmasi kebenaran isi percakapan tersebut dengan menghubungi Kepala Disdikpora PPU Alimuddin.
Ia minta masing-masing individu bijaksana dalam manajemen pribadi guna menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat agar tidak tertular Covid-19 dengan protokol kesehatan yang harus terus-menerus menjadi perhatian. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten PPU dr Jansje Grace Makisurat mengatakan sejak dua hari lalu Kabupaten PPU terdapat satu pasien positif. Sehingga ada satu kecamatan yang sebelumnya di zona hijau pandemi naik ke zona kuning, yakni Kecamatan Penajam. Apalagi, sekarang di Indonesia sudah masuk varian baru, Omicron, sehingga kewaspadaan semua pihak harus ditingkatkan. Termasuk menghindari perjalanan ke luar daerah untuk mencegah penularan.
Anggota DPRD PPU Zainal Arifin dan Wakidi kepada media ini sebelumnya mengungkapkan, tak ada alokasi anggaran untuk sisa 10 bulan itu yang saat ini draf-nya sedang dibahas antgara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD PPU. “Andaikan APBD PPU 2022 disahkan pun tidak ada slotnya juga yang untuk 10 bulan itu,” kata Zainal Arifin, ketua Fraksi Gabungan (F-Gab) DPRD PPU seperti diberitakan media ini. Begitu juga untuk besarannya sesama guru TK dan PAUD seharusnya tidak dibedakan haknya,” kata Wakidi. SuaraKaltim.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara , turut membatalkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di wilayahnya.
Dia mengatakan, apabila gaji tidak menyesuaikan tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan beban kerja oleh masing-masing THL, ia memastikan ke depan PPU bakal mengalami kesulitan keuangan. “Seperti yang terjadi sekarang ini, dan tahun depan bakal selalu sama. Kecuali pemerintah daerah bersedia melakukan perhitungan ulang dengan standar gaji, dan kebutuhan THL menyesuaikan dengan kegiatan. “Mereka ini mendapatkan gaji sama rata sama rasa Rp 3,4 juta per bulan tanpa mempertimbangkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan beban kinerja,” kata Zainal Arifin. Diketahui, Pasal 18B ayat UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Dari 110 bidang tanah milik dua instansi itu, 86 bidang sudah menyelesaikan tahap pengukuran. Sedangkan 24 bidang lainnya, belum rampung lantaran masih bersengketa. Penajam, IDN Times – Plh Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara , Ahmad menjelaskan, Pemkab PPU bakal segera menerbitkan peraturan bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan COVID-19.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten PPU Usep Supriatna mengatakan, dalam pilkades serentak yang digelar di Kabupaten PPU pada Rabu ini dilaksanakan pada 14 desa. Rincian hasil dari pilkades serentak ini adalah untuk Desa Girimukti dimenangkan Hendro selaku petahana, Desa Bukit Subur dimenangkan oleh Asep yang juga petahana. Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga saat vaksinasi keliling. Cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur untuk dosis satu sudah mencapai 69,02 persen, sehingga upaya menciptakan kekebalan komunal di daerah itu terus meningkat.
Saat ini, Pertamina sedang menggali potensi semakin ke timur dan ke laut atau offshore. “Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten PPU telah disepakati dan tetapkan bersama melalui RPJP, RPJM maupun RKPD. Adapun ruang lingkup sistematika penyusunan LKPJ ini tentang kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan tugas pembantuan,” terangnya. Misalnya, yang bertugas di administrasi surat masuk akan dihitung berapa jumlah surat yang masuk.
Nanti akan dihitung berapa capaian persentasi kerja dan beban kerja, hasil akumulasi itu bisa dilihat berapa tukin yang didapatkan setiap bulan,” kata Khairudin, terangnya. Dijelaskan Khairudin, nilai prestasi kerja para aparatur sipil negara dalam mendapatkan tukin sebesar 60 sampai 70 persen. Dua komponen tersebut bakal diterapkan pada seluruh jenjang jabatan, mulai dari sekda sampai ke tingkat jabatan pelaksana. Dalam upaya pemerintah daerah mempermudah mengendalikan harga elpiji 3 kg, BUMDes didorong untuk mendirikan pangkalan elpiji 3 kg.
Nomorsatu Kaltim adalah media informasi dan bisnis yang mengusung inspirasi akal sehat. Menyajikan sudut pandang baru dalam memaknai peristiwa dari sisi berbeda. Media ini masih tergabung dalam Disway News Network yang dibina Dahlan Iskan. Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki meminta pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap toko ritel modern.
Inas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu PPU mencatat, sekira 30 persen toko ritel modern yang beroperasi di wilayah PPU belum melengkapi izin. Berbagai studi menunjukkan bahwa masalah kulit tidak dapat dianggap sebelah mata. Terdapat 1,9 miliar orang di seluruh dunia yang berjuang melawan permasalahan kulit yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka sehari-hari, dan salah satunya adalah jerawat. Masalah kulit yang satu ini mempengaruhi sekitar 80% remaja dan 40% orang dewasa di dunia.
“Perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN menjadi pemerintah daerah khusus IKN. Sebanyak 493 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilingkup Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat , dapat remisi Natal 2021. Jasa konstruksi, pengembangan dan penyedia jasa jalan tol, Hutama Karya mengatakan persentase lalu lintas akan naik. Nia mengatakan, kenaikan harga telur terjadi di semua daerah, bukan hanya di Kabupaten Sleman.
Ada beberapa ide bisnis untuk mahasiswa yang unik dan menarik untuk dijalankan. Bisa juga melibatkan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menanamkan konteks wawasan kebangsaan, karena permasalahan penajam tersebut tidak bisa dianggap sederhana. Wawasan kebangsaan tersebut harus benar-benar ditanamkan, karena kepentingan negara, menurut Muliadi, bukan kepentingan daerah atau segelintir orang.
Mahfud Md mengatakan, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di Papua acap kali menuai kontrovesi. “1.545 jiwa tersebut dari 490 kepala keluarga di 16 RT. Sebelumnya yang terdampak hanya 225 KK di 10 RT,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PPU Marjani di Penajam, Selasa. Ade melanjutkan bahwa terhadap sekelompok orang yang melakukan rencana pembebsan telah diamankan dan dilakukan oenahanan oleh penyidik Polda Kaltim kurang lebih sekitar 16 orang oleh Subdit Jatanras Polda Kaltim untuk dilakukan proses penegakan hukum. Selain memang menarik pembeli, juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal.
