Senin, 05 Juli 2021

30 Bumdes Di Ppu Didorong Untuk Kelola Pangkalan Elpiji

Namun, beberapa kali telepon selulernya saat dihubungi media ini tidak diangkat. Begitu juga pesan yang dikirim lewat WA yang sudah masuk ke telepon selulernya belum dibaca. Namun, kemarin, Alimuddin menghubungi media ini dengan mengatakan bahwa informasi itu tidak benar. Kalaupun benar harusnya informasinya dari dinas, bukan dari staf yang tidak membidangi,” kata Alimuddin, kemarin. Suharso mengungkapkan, pemerintah menyepakati hal tersebut setelah menerima masukan bahwa diksi pemerintahan khusus IKN dinilai bertentangan dengan Pasal 18B ayat Undang-Undang Dasar 1945.

Inas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu PPU mencatat, sekira 30 persen toko ritel modern yang beroperasi di wilayah PPU belum melengkapi izin. Berbagai studi menunjukkan bahwa masalah kulit tidak dapat dianggap sebelah mata. Terdapat 1,9 miliar orang di seluruh dunia yang berjuang melawan permasalahan kulit yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka sehari-hari, dan salah satunya adalah jerawat. Masalah kulit yang satu ini mempengaruhi sekitar 80% remaja dan 40% orang dewasa di dunia.

Adapun dari 86 bidang tanah yang sudah diukur bersama BPN, tidak seluruhnya bisa langsung diusulkan menjadi sertifikat. Dengan kondisi ini, dia hanya menargetkan setidaknya 40-an bidang tanah aset milik kedua dinas bisa disertifikatkan. Namun, hingga jelang akhir tahun ini dia pesimis jumlah target itu bisa terpenuhi.

PENAJAM — Cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur untuk dosis satu sudah mencapai 69,02 persen, sehingga upaya menciptakan kekebalan komunal di daerah itu terus meningkat. SuaraKaltim.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan segera menggelar operasi pasar minyak goreng untuk menekan harga komoditas tersebut. Pasalnya, saat ini komoditi utama masyarakat tersebut sedang melonjak.

Dari 110 bidang tanah milik dua instansi itu, 86 bidang sudah menyelesaikan tahap pengukuran. Sedangkan 24 bidang lainnya, belum rampung lantaran masih bersengketa. Penajam, IDN Times – Plh Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara , Ahmad menjelaskan, Pemkab PPU bakal segera menerbitkan peraturan bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan COVID-19.

Sampai akhir tahun ini, kita targetkan dari 86 bidang yang sudah masuk ke BPN itu, 50 persennya bisa terserifikasi,” tegasnya. Untuk diketahui, tambah Ahmad, tim penindak nantinya dari tim gabungan terdiri dari TNI, POLRI, Satpol PP dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Mereka akan melakukan penertiban kepada masyarakat yang tidak memakai masker ketika berada di tempat umum. Di sisi lain Bupati PPU menyampaikan harapannya agar upaya Pertamina dalam menanggulangi permasalahan ini dapat dibarengi pula dengan implementasi program CSR khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas masyarakat. Sebelumnya, Kabupaten PPU berada di zona verifikasi empat yang hanya melingkupi Kecamatan Penajam sementara 3 zona lainnya berada di wilayah Kota Balikpapan.

Anggota DPRD PPU Zainal Arifin dan Wakidi kepada media ini sebelumnya mengungkapkan, tak ada alokasi anggaran untuk sisa 10 bulan itu yang saat ini draf-nya sedang dibahas antgara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD PPU. “Andaikan APBD PPU 2022 disahkan pun tidak ada slotnya juga yang untuk 10 bulan itu,” kata Zainal Arifin, ketua Fraksi Gabungan (F-Gab) DPRD PPU seperti diberitakan media ini. Begitu juga untuk besarannya sesama guru TK dan PAUD seharusnya tidak dibedakan haknya,” kata Wakidi. SuaraKaltim.id – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara , turut membatalkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di wilayahnya.

“Saya dan istri sama-sama siap kalah. Makanya, kami tidak ada kampanye, tetapi melakukan sosialisasi untuk menyukseskan pilkades serentak pada tanggal 15 Desember mendatang,” ujar Kasiyono, calon Kades Wonosari periode 2022—2028 di Wonosari, Minggu. Banjir tersebut diperparah oleh tanggul sungai yang jebol di wilayah RT 8 sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai di wilayah Kelurahan Nenang. Ia meminta masyarakat mematuhi prokes, yakni selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan menggunakan sabun, beretika ketika batuk atau bersin. Juga tidak melakukan kegiatan yang dapat menghadirkan banyak orang, dan membatasi aktivitas.

Dia mengatakan, apabila gaji tidak menyesuaikan tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan beban kerja oleh masing-masing THL, ia memastikan ke depan PPU bakal mengalami kesulitan keuangan. “Seperti yang terjadi sekarang ini, dan tahun depan bakal selalu sama. Kecuali pemerintah daerah bersedia melakukan perhitungan ulang dengan standar gaji, dan kebutuhan THL menyesuaikan dengan kegiatan. “Mereka ini mendapatkan gaji sama rata sama rasa Rp 3,4 juta per bulan tanpa mempertimbangkan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan beban kinerja,” kata Zainal Arifin. Diketahui, Pasal 18B ayat UUD 1945 berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Tapi di 2021 ini mereka menargetkan bidang dan itu berbeda,” tutup Riviana. PENAJAM, nomorsatukaltim.com – Banyak persoalan sengketa di lahan milik Pemkab Penajam Paser Utara . Hal itu membuat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PPU kesulitan untuk mengurus sertifikatnya. Terpisah Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 PPU, dr. Arnold Wayong mengatakan, kasus konfirmasi COVID-19 di PPU kembali bertambah tiga orang warga yang hasil uji swab nya terkonfirmasi positif. Namun, tambah Visnu, sebetulnya sumbangsih dalam dunia mgas bukan dari CSR tetapi di dana bagi hasil Migas, dan particitipating interest . Ia mengungkapkan, eksplorasi migas dilakukan dengan memilih berapa banyak atau besar potensi yang ada di dalamnya.

Terpisah, Anggota DPRD PPU dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Penajam Syarifuddin HR menyatakan, keluhan orangtua murid itu membuat dirinya prihatin karena sudah ada korban dari orangtua murid sendiri. “Kami berharap pemerintah untuk melihat dan memberi perhatian langsung terhadap jalan tersebut, agar anak-anak kami tidak kesulitan ketika ingin belajar ke sekolah itu,” pintanya. Penajam, IDN Times – Akibat kondisi jalan rusak sejumlah orangtua murid Sekolah Dasar Negeri 016 Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur jadi keluhan.

Kelompok lansia di dosis 1 sebanyak 53,9 persen dan dosis 2 tercapai 36,70 persen. Desa Sesulu dimenangkan Rahman, Desa Api-Api dimenangkan Sarinah, Desa Bukit Raya dimenangkan Yatiman, Desa Tengin Baru dimenangkan Junaidin. Berikutnya, Desa Wonosari dimenangkan Kasiyono selaku petahana, Desa Babulu Laut dimenangkan Ismail Subli, Desa Babulu Darat dimenangkan Abdul Zais yang juga petahana, Desa Rawa Mulia dimenangkan Sunarto.

“Perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN menjadi pemerintah daerah khusus IKN. Sebanyak 493 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilingkup Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat , dapat remisi Natal 2021. Jasa konstruksi, pengembangan dan penyedia jasa jalan tol, Hutama Karya mengatakan persentase lalu lintas akan naik. Nia mengatakan, kenaikan harga telur terjadi di semua daerah, bukan hanya di Kabupaten Sleman.

“Pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden,” bunyi Pasal 9 Ayat draf RUU IKN. Otorita IKN dijelaskan sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN. Dua orang pencopet tersebut berhasil ditangkap usai pihaknya mendapatkan laporan dari korban dan setelah itu melakukan penyelidikan. Kepala BKPSDM Kabupaten PPU Khairudin mengatakan penerapan absensi sidik jari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Selain dari KPK, dorongan untuk segera mensertifikasi aset lahan ini juga diberikan Badan Pertanahan Nasional PPU. Dengan tujuan untuk pencegahan korupsi dan penyelamatan aset negara. Adapun target kali ini meningkat signifikan dibandingkan target tahun sebelumnya.

Rencana mendatangi gedung dewan yang disepakat Selasa, pekan depan itu, kali pertama disampaikan Ketua Koordinator Guru PAUD Penajam, PPU, Nilam. Ia mengaku menggalang solidaritas sesama guru untuk menyampaikan aspirasi dimaksud. “Kami kembali mendatangi gedung DPRD PPU untuk menyampaikan aspirasi. Kami datangi juga kantor Pemkab PPU menanyakan kenapa dana hibah tidak masuk pada RAPBD 2022,” kata Nilam.

Kemudian untuk kelompok masyarakat rentan dan masyarakat umum di dosis 1 tercapai 57,74 persen dan di dosis 2 tercapai sebanyak 36 persen. Untuk sasaran vaksinasi pada kelompok remaja, lanjutnya, capaian pada dosis 1 sebanyak 80,56 persen, kemudian pada dosis 2 tercapai 66,91 persen. Ia merinci per kelompok masyarakat yang telah divaksinasi, penajam yakni untuk sumber daya manusia dosis 1 sudah mencapai 120,66 persen, dosis 2 tercapai 116,76 persen, dan di dosis 3 tercapai 81,49 persen. Sedangkan untuk vaksinasi di dosis 2, lanjut Grace yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PPU ini, hingga hari ini sudah tercapai 50,38 persen, naik ketimbang kemarin yang tercatat 50,34 persen.

Pembatalan itu terjadi setelah pemerintah membatalkan kebijakan tersebut saat libur Natal dan Tahun Baru . PENAJAM — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara , Kalimantan Timur Marjani mengimbau warga tetap di rumah saat libur Natal dan Tahun Baru untuk menghindari penularan Covid-19. “Sekitar dua pekan Kabupaten PPU nihil Covid-19. Namun sekarang ada satu warga yang dinyatakan positif, sehingga saya harapkan warga tidak melakukan perjalanan ke luar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru,” ujarnya di Penajam, Sabtu (18/12). Sorotan tajam tertuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara , Kalimantan Timur .

Pemberian tukin sebagai pengganti insentif atau tambahan penghasilan pegawai yang selama ini berlaku. Penerapan absensi melalui aplikasi tidak hanya sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. Hal itu juga untuk mendukung rencana diterapkannya pembayaran tunjangan berbasis kinerja atau tukin, mulai tahun 2022. Dijelaskan Khairudin, melalui aplikasi sidik jari para pegawai tidak harus mengantri saat mengisi absensi. Selain cukup melakukan pemindaian di handphone masing-masing, aplikasi tersebut juga bisa di akses dengan jarak jauh.

Berita Terbaru Pon Papua

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penajam Paser Utara atau DPRD PPU, menyikapi sikap Bupati Abdul Ga...